Realisasi investasi menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana rencana penanaman modal benar-benar dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tidak semua investasi yang telah mendapatkan izin dapat langsung terealisasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terstruktur. Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan kegiatan investasinya secara berkala guna memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan investasi. Secara yuridis, penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan investasi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, baik asing maupun domestik.
Kompilasi Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.xlsx
Kompilasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak
Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).xlsx
TWI_Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik.xlsx
Kompilasi Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Tahun 2025
Jumlah Rumah Data Kependudukan Aktif pada Kampung Keluarga untuk Mendukung Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).xlsx
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata 2025 V1.xlsx
TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Perizinan.xlsx
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Talang Ubi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berkewajiban untuk melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala. Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan persepsi pengguna layanan. Pelaksanaan SKM merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Talang Ubi, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Triwulan I 2026
TWI_Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan.xlsx
Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data yang menggambarkan kondisi dan dinamika penduduk, meliputi jumlah, struktur, persebaran, serta karakteristik penduduk berdasarkan hasil konsolidasi data administrasi kependudukan. Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pali 2025
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.xlsx
TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Dinas Dukcapil.xlsx
TWI_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).xlsx
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data Kependudukan Yang Digunakan Untuk Semua Keperluan Adalah Data Kependudukan Dari Kementerian Yang Bertanggung Jawab Dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Antara Lain Untuk Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminalitas. Data Kependudukan Yang Dapat Disajikan Dan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Apapun Yang Dimaksud Adalah Data Kependudukan Yang Sudah Dikonsolidasikan Dan Dibersihkan Oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Triwulan I 2026
Jumlah Akseptor atau Peserta KB Aktif.xlsx
Persentase Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.xlsx
TWI_Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.xlsx
TWI_Jumlah Pelayanan Datang Penduduk.xlsx
Kompilasi Cakupan Akseptor/Peserta KB Aktif Tahun 2025
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata Tahun 2025 merupakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap ketepatan waktu penyebarluasan data serta kelengkapan dan kualitas metadata yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan telah sesuai dengan jadwal rilis yang ditetapkan serta memenuhi standar metadata yang berlaku. Melalui monitoring ini, dilakukan pencatatan status rilis (tepat waktu, terlambat, atau belum rilis), serta evaluasi terhadap aspek metadata seperti kelengkapan variabel, definisi operasional, sumber data, dan periode waktu. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola data dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata 2025
Satu Data Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kompilasi Rumah Data Kependudukan Aktif pada Kampung Keluarga Berencana untuk Mendukung Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2025
Kompilasi Data Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Tahun 2025
TWI_Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).xlsx
TWI_Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan.xlsx
TWI_Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk.xlsx
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang mengatur bahwa proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan pendekatan ini, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dapat memperoleh perizinan secara lebih sederhana, sedangkan usaha dengan risiko lebih tinggi tetap melalui proses verifikasi yang lebih ketat guna menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya integrasi layanan, peningkatan kualitas sistem, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi perizinan. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang terlayani mencerminkan efektivitas sistem, kemudahan akses layanan, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek legalitas usaha.
Kompilasi Data Pelaku Usaha Penerima Layanan Perizinan Berbasis Risiko (OSS) Triwulan I 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD TW I.xlsx
Kompilasi Peningkatan Kesetaraan KB Pria Tahun 2025
Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria.xlsx
TWI_Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.xlsx
Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan kondisi dan kesenjangan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender.
Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Pali 2025
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Tolak Ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) Unit Penyelenggara Publik.
Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Triwulan I 2026
Kompilasi Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I 2026