Satu Data Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Berdasarkan Peraturan BKKBN No 4 Tahun 2025, Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di Kampung KB merupakan unit pengelolaan data yang berfungsi sebagai pusat integrasi, analisis, dan pemanfaatan data kependudukan dan keluarga. Keberadaan Rumah Dataku yang aktif mendukung penguatan integrasi Program Bangga Kencana dengan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dalam perencanaan pembangunan berbasis data di tingkat desa/kelurahan.
Kompilasi Rumah Data Kependudukan Aktif pada Kampung Keluarga Berencana untuk Mendukung Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak
Jumlah Rumah Data Kependudukan Aktif pada Kampung Keluarga untuk Mendukung Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).xlsx
Permendagri No 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan serta Evaluasi Ranperda, RPJMD, RPJPD dan RKPD. Terkait hal tersebut Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan dan Serta mengelola administrasi pembangunan secara lebih efektif guna memastikan setiap proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga Kegiatan Administrasi pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, terdokumentasi, dan sesuai aturan. Provinsi Sumatera Selatan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor:146/KPTS/VI/SETDA/2026 Tentang Pembentukan TIM Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Persentase Dokumen Pelaporan Pembangunan Sesuai Standar Triwulan I 2026
TWI_Persentase Dokumen Pelaporan Pembangunan Sesuai Standar.xlsx
Realisasi investasi menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana rencana penanaman modal benar-benar dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tidak semua investasi yang telah mendapatkan izin dapat langsung terealisasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terstruktur. Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan kegiatan investasinya secara berkala guna memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan investasi. Secara yuridis, penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan investasi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, baik asing maupun domestik.
Kompilasi Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TWI_Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.xlsx
Pencatatan dan pengumpulan data keluarga merupakan kegiatan strategis untuk memperoleh data mikro keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai kebijakan Bangga Kencana. Dengan berdasar kepada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun 2009 No. 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);Undang-Undang No 7 Tahun 2013 Tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (LNRI Tahun 2013 Nomor 22, TLNRI Nomor 5400) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan; dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Kompilasi Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Tahun 2025
Persentase Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.xlsx
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Tolak Ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) Unit Penyelenggara Publik.
Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Triwulan I 2026
TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Perizinan.xlsx
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I 2026
TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Dinas Dukcapil.xlsx
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi layanan yang diterima oleh perempuan dan Anak, Pengaduan Masyarakat tercatat sebanyak 1.837 perempuan dan 2.338 Anak, layanan kesehatan tercatat sebanyak 816 perempuan dan 1.274 Anak, bantuan hukum sebanyak 735 perempuan dan 1.013 Anak, penegakan hukum sebanyak 153 perempuan dan 454 Anak, rehabilitasi sosial sebanyak 401 perempuan dan 727 Anak, reintegrasi sosial sebanyak 54 perempuan dan 121 Anak, pemulangan sebanyak 58 perempuan dan 114 Anak, serta pendampingan tokoh agama sebanyak 41 perempuan dan 40 Anak. Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan dan ketuntasan layanan perempuan dan Anak masih menjadi tantangan yang besar. Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 22 Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada Standar Layanan yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Atas dasar delegasi tersebut maka dibuatlah Peraturan Menteri No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA ini disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi 1. Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi, meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, KDRT, dll. 2. Layanan Pengaduan Layanan awal bagi korban untuk melaporkan kekerasan melalui: pelayanan tatap muka, hotline, media online, kanal aduan pemerintah. 3. Layanan Penjangkauan Upaya proaktif unit layanan untuk menemui korban di lapangan ketika korban tidak dapat atau enggan melapor. Jenis kekerasan: fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi, dll. Korban: perempuan segala usia (anak, remaja, dewasa, lansia). Layanan yang dihitung: layanan pengaduan langsung, layanan via hotline, layanan penjangkauan lapangan, asesmen awal, registrasi korban.
Kompilasi Data Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Tahun 2025
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.xlsx
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi layanan yang diterima oleh perempuan dan Anak, Pengaduan Masyarakat tercatat sebanyak 1.837 perempuan dan 2.338 Anak, layanan kesehatan tercatat sebanyak 816 perempuan dan 1.274 Anak, bantuan hukum sebanyak 735 perempuan dan 1.013 Anak, penegakan hukum sebanyak 153 perempuan dan 454 Anak, rehabilitasi sosial sebanyak 401 perempuan dan 727 Anak, reintegrasi sosial sebanyak 54 perempuan dan 121 Anak, pemulangan sebanyak 58 perempuan dan 114 Anak, serta pendampingan tokoh agama sebanyak 41 perempuan dan 40 Anak. Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan dan ketuntasan layanan perempuan dan Anak masih menjadi tantangan yang besar. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Namun dalam praktiknya, anak masih rentan mengalami berbagai permasalahan seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, serta bentuk perlakuan salah lainnya yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Berbagai faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak anak, lemahnya pengasuhan dalam keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta pengaruh lingkungan dan budaya menjadi penyebab masih tingginya risiko kekerasan terhadap anak. Selain itu, penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan sinergi lintas sektor agar layanan yang diberikan dapat bersifat komprehensif, cepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pencegahan serta penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak anak, mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mendukung pencapaian kebijakan perlindungan anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Beberapa tahun sebelumnya, Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 22 Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada Standar Layanan yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Atas dasar delegasi tersebut maka dibentuklah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA ini disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
Kompilasi Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.xlsx
Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kelompok Kelaurga Berencana Pria bahwa untuk meningkatkan kesetaan Pria dalam keluarga berencana dan kesehatan produksi perlu dilakukan program dan kegiatan yang teritegritas dalam peningkatan promosi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui peningkatan pran dan pengelolaan kelompok keluarga berencana pria.
Kompilasi Peningkatan Kesetaraan KB Pria Tahun 2025
Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria.xlsx
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu adanya data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan memperkuat sistem logistik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Barang Kebutuhan Pokok yang Ditindaklanjut Triwulan I 2026
TWI_Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Barang Kebutuhan Pokok Yang Ditindaklanjuti.xlsx
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata Tahun 2025 merupakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap ketepatan waktu penyebarluasan data serta kelengkapan dan kualitas metadata yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan telah sesuai dengan jadwal rilis yang ditetapkan serta memenuhi standar metadata yang berlaku. Melalui monitoring ini, dilakukan pencatatan status rilis (tepat waktu, terlambat, atau belum rilis), serta evaluasi terhadap aspek metadata seperti kelengkapan variabel, definisi operasional, sumber data, dan periode waktu. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola data dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata 2025
Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata 2025 V1.xlsx
Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data yang menggambarkan kondisi dan dinamika penduduk, meliputi jumlah, struktur, persebaran, serta karakteristik penduduk berdasarkan hasil konsolidasi data administrasi kependudukan. Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pali 2025
Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan kondisi dan kesenjangan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender.
Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Pali 2025
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data Kependudukan Yang Digunakan Untuk Semua Keperluan Adalah Data Kependudukan Dari Kementerian Yang Bertanggung Jawab Dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Antara Lain Untuk Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminalitas. Data Kependudukan Yang Dapat Disajikan Dan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Apapun Yang Dimaksud Adalah Data Kependudukan Yang Sudah Dikonsolidasikan Dan Dibersihkan Oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Triwulan I 2026
TWI_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).xlsx
TWI_Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).xlsx
TWI_Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan.xlsx
TWI_Jumlah Pelayanan Datang Penduduk.xlsx
TWI_Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk.xlsx
TWI_Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan.xlsx
TWI_Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.xlsx
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Talang Ubi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berkewajiban untuk melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala. Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan persepsi pengguna layanan. Pelaksanaan SKM merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Talang Ubi, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Triwulan I 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD TW I.xlsx
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana bahwa Pemerintah Bertanggung Jawab menjamin penyediaan layanan KB yang aman dan bermutu sesuai Standar Profesi dan Etik yang berkelangsungan dapat menjakau dan terjangkau untuk masyarakat Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program KB. Untuk memastikan layanan KB berjalan optimal, diperlukan mekanisme pengendalian dan pendistribusian alokon yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan wilayah. Di samping itu, pencatatan dan pelaporan pelayanan KB menjadi dasar dalam menghasilkan data cakupan akseptor dan peserta KB aktif di tingkat kabupaten/kota sebagai indikator utama pembangunan keluarga.
Kompilasi Cakupan Akseptor/Peserta KB Aktif Tahun 2025
Jumlah Akseptor atau Peserta KB Aktif.xlsx
Kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana untuk Pria berdasarkan Peraturan BKKBN No .11 tahun 2021 tentang Pengelolaan kelompok Keluarga Berencana Pria, bahwa perlunya Peningkatan Kesertaan Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dilakukan melalui Program yang terintegrasi dalam Produksi Advokasi, Komunikasi , Informasi, dan Edukasi.
Kompilasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Tahun 2025
Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).xlsx
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang mengatur bahwa proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan pendekatan ini, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dapat memperoleh perizinan secara lebih sederhana, sedangkan usaha dengan risiko lebih tinggi tetap melalui proses verifikasi yang lebih ketat guna menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya integrasi layanan, peningkatan kualitas sistem, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi perizinan. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang terlayani mencerminkan efektivitas sistem, kemudahan akses layanan, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek legalitas usaha.
Kompilasi Data Pelaku Usaha Penerima Layanan Perizinan Berbasis Risiko (OSS) Triwulan I 2026
TWI_Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik.xlsx
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak